@Arifin: kawin mut’ah ada di lingkungan Islam, beberapa kelompok menghalalkan walau yang lain mengharamkan. Kawin mut’ah juga marak sebagai penghalalan pelacuran syariah yang marak di puncak – yang pelakunya kebanyakan dari negara-negara arab sunni.

Bukan dari Islam? ya sudahlah …

Untuk yang menurut anda prioritas, hafal terjemah fatihah gunanya apa? apa bisa cegah korupsi, cegah otak bahlul atau memajukan bangsa?
mesti kita pelajari, kalau perlu diseminarkan mungkin…

@DarmaSatria: sistem pemerintahan yang paling tepat? tentunya kita kembalikan kepada untuk kepentingan siapa pemerintahan itu. Jika suatu pemerintahan dibangun untuk kepentingan semua penghuni suatu negara, tentunya sistem itu harus bisa menjamin hak dasar semua penghuni negara dan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan penghuninya serta mempunyai mekanisme koreksi.

Saat ini sistem yang mempunyai karakteristik tersebut adalah sistem demokrasi, dimana ada saluran untuk aspirasi rakyatnya, mekanisme koreksi, pembatasan kekuasaan.

Apakah demokrasi adalah sempurna? tidak. Demokrasi tidak akan pernah sempurna, akan tetapi keunggulan demokrasi adalah dilembagakannya pembatasan kekuasaan dan mekanisme umpanbalik yang berguna untuk memperbaiki sistem itu dari waktu ke waktu untuk mendekati apa yang dimaui oleh seluruh penghuni negara.

Indonesia baru 15 tahun menerapkan demokrasi dengan sepenuhnya, bandingkan dengan Amerika Serikat yang sudah ratusan tahun. Masih banyak mekanisme negara yang perlu disempurnakan agar sesuai dengan karakteristik rakyat Indonesia. Kita masih mencari bentuk, tapi saya yakin akan berkembang menjadi semakin baik dengan berjalannya waktu.

@Ridwan Bukhori: Wa’alaikum salam, bisa ajukan pertanyaan yang lebih relevan?

@Imron: setuju yang mana ya? Apakah setuju khilafah perlu berdiri di Indonesia dengan segala macam orientasi ke masa lalu?
Oh ya, mengenai masukan dari MUI, saya tidak tertarik untuk dalil2. Bagi saya akal sehat cukup untuk menolak aturan yg tak masuk akal.
Mengenai MUI, organisasi ini memiliki ketua yg tidak bisa membedakan antara menghormat bendera dan menyembah bendera; menolak esensi Islam yg mengayomi semua dan memilih mendukung organisasi kriminal FPI hanya karena nama Islam yg mereka pakai.
Terima kasih komentarnya.

tetapi untuk kawin kontrak itu yang saya TIDAK setuju
kenapa? penjelasannya ada disini:

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=244:nikah-mutah-dalam-islam&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66

@Eka: Dari mana saya tahu? ya dari media tentunya… informasi kualitas apa yang bisa diharapkan dari pemerintahan yang tertutup seperti itu?

Untuk perbudakan dalam Islam, memang benar Islam mendorong pembebasan budak dan pemberian hak-hak budak yang lebih maju dari kebudayaan lain di jamannya. Akan tetapi dgn mencantumkan perbudakan dalam Qur’an, secara tidak langsung Islam melestarikan perbudakan, karena bagi kebanyakan Muslim, segala apa yg tercantum di Qur’an bersifat abadi dan tidak boleh dihapus, termasuk perbudakan di dalamnya.

Untuk anak budak, anda salah. Status anak budak adalah budak, bisa anda cek di buku-2 fiqh.

Kemanusiaan adalah hal mutlak yang harus dilindungi oleh hukum negara manapun. Dengan berpihak kepada majikan dgn mengabaikan kemanusiaan, pemerintah Saudi merupakan contoh buruk sebuah sistem pemerintahan.

Terima kasih komentarnya.

Tahu dari mana anda bahwa konsep budak masih sangat dominan di kalangan rakyat Arab ? dari media ? Jangan menjudge sebelum melakukan penelitian dengan benar. Perbudakan dalam Islam sebenarnya ingin dihilangkan oleh Nabi Muhammad namun beliau ingin melakukannya secara gradual karena pada abad ke 7 Masehi, perbudakan adalah hal yang biasa perlu waktu untuk menghilangkannya. Kita bisa lihat dari banyaknya ayat yg mengencourage Muslim untuk membebaskan budak. Anak dari budak adalah orang merdeka dan dilarang keras untuk memperlakukan budak dengan buruk. Dari situ saja kita bisa lihat bahwa konsep perbudakan dalam Islam sebenarnya tidak dapat dikenakan pada kasus2 penyiksaan TKW.

Mengenai regulasi yg anda inginkan dibuat oleh Pemerintah KSA itu tergantung pada pressure dari Pemerintah Indonesia. Harap diingat bahwa Philipina punya perjanjian yg cukup komprehensif dengan pemerintah KSA sehingga tidak ada penyiksaan terhadap Tenaga Kerja dari Philippina, kalaupun terjadim, maka reaksi dan tuntutan dari pemerintah Philipina sangat kuat sehingga hal tersebut akan hilang dengan sendirinya.

Kepentingan pemerintah KSA adalah melindungi warga negaranya sendiri bukan TKW yg bukan warganya, sehingga tanpa pressure dari Pemerintah RI, maka akan sulit didapatkan rehulasi seperti yang anda inginkan. Ini seperti pembajakan Hak cipta di Indonesia yg marak karena Pemerintah membiarkannya dan baru mulai memberantasnya setelah mendapat pressure dari negara2 Barat pemilik hak cipta tersebut.