Apa persamaan Hamas, Hizbullah dan Houthi? mereka bukan lembaga negara resmi, mereka ormas Islam.
Ketiganya sama, berangkat dari kelompok agama Islam yang mengklaim menegakkan hukum Islam, dan untuk mendukung gerakannya, menggunakan cara-cara militer, mereka juga didukung kekuatan asing – yaitu Iran. Bedanya cuma Hamas Islam Sunni, sedangkan Houthi dan Hizbullah adalah Islam Syiah.
Hamas
Di Palestina, ada pemerintahan yang sah dengan presiden Mahmoud Abbas, Hamas adalah organisasi militer yang tak tunduk kepada presiden Palestina, dan bahkan dalam beberapa kesempatan bentrok dengan pemerintah yang sah.
Hamas mendapatkan pasokan senjata terutama dari negara Iran, sedangkan untuk dana, selain dari Iran, mereka disumbang kelompok Ikhwanul Muslimin dari seluruh dunia — di Indonesia, organisasi Ikhwanul Muslimin menjadi cikal bakal parpol PKS. Dengan kekuatan militer dan dana yang dimiliki, Hamas menyingkirkan pemerintah Palestina yang sah di wilayah Gaza. Mereka menarik pajak, dan mengurus wilayah Gaza seperti negara sendiri.
Walaupun sekedar Ormas, berkat mesin propaganda Ikhwanul Muslimin dunia, banyak yang menganggap bahwa Hamas adalah representasi dari Negara Palestina, padahal dalam kenyataannya mereka adalah ormas Islam yang tak mau tunduk pada negara.
Hizbullah
Di Lebanon, ada pemerintahan yang sah dengan presiden Joseph Aoun, Hizbullah adalah organisasi militer yang tak tunduk kepada presiden Lebanon, juga berulangkali bentrok dengan pemerintah yang sah.
Hizbullah didukung sepenuhnya oleh negara Iran, baik dari dana maupun persenjataan. Dengan dukungan tersebut, walaupun Hizbullah merupakan ormas Islam Lebanon, namun kesetiaan mereka ada pada negara Iran bukan Lebanon, tanah kelahiran mereka.
Houthi
Di Yaman, ada pemerintah dengan presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, Houthi adalah organisasi militer yang merebut kekuasaan pemerintah yang sah.
Houthi, ormas Islam Syiah yang tidak puas dengan pemerintah sah Yaman yang didominasi Islam Sunni, dibantu Iran dengan dana dan persenjataan berhasil merebut ibukota Yaman pada tahun 2014. Pemerintah yang sah pada gilirannya meminta bantuan pemerintah Arab Saudi yang Sunni untuk membantu mereka, jadilah perebutan kekuasaan ini menjadi perang yang berlarut-larut antar kelompok Syiah melawan kelompok Sunni.
Apa Hasil dari Ketiga Ormas Islam Tersebut?
Hancurnya kehidupan normal bernegara.
Pemerintah sah yang beroperasi melalui mekanisme rasional seperti penegakkan konstitusi, mekanisme hukum, digantikan oleh pemerintahan yang dikendalikan emosi keagamaan yang ganas terhadap perbedaan.
Pemerintah negara yang berorientasi untuk menyejahterakan rakyat dan membangun negara diganti oleh orientasi tipikal organisasi dakwah yaitu masuk surga, berjihad dan menirukan kehidupan masyarakat 1500 tahun yang lalu, saat nabi masih hidup.
Karena kepentingan Allah dan jihad lebih penting, mereka sama sekali tidak perduli dengan hidup masyarakatnya serta kebutuhan mereka. Alih-alih membawa kebahagiaan, ormas-ormas Islam itu mengakibatkan perang tak berkesudahan, dan kesengsaraan warganya.
Bisakah Indonesia sekacau itu?
Bisa, kalau pemerintah membiarkan ormas-ormas Islam mengakumulasi sumberdaya dan kekuatan.
Contoh yang pernah ada adalah HTI yang jelas-jelas mengkampanyekan negara Khilafah untuk menggantikan NKRI.
Secara terbuka HTI melakukan pengkaderan di kampus-kampus, dan kelompok-kelompok pengajian di seluruh Indonesia. Suksesnya pengkaderan HTI bahkan ditunjukkan dengan Mukhtamar Khilafah di GKBI tahun 2013 dengan 100ribu kadernya.
Pemerintah? Presiden SBY saat itu membiarkan Menpora Adyaksa Dault hadir berpartisipasi di sana dan ikut yakin bahwa Khilafah akan bangkit di Indonesia.
Juga di era SBY ada FPI yang berulangkali melakukan kekerasan untuk menegakkan syariah atau bela Islam sambil mengabaikan hukum negara.
Di era tersebut juga ada MUI yang mengeluarkan berbagai fatwa menolak aliran-aliran yang tidak sesuai dengan paham mereka — akibatnya ada tragedi Cikeusik yang menewaskan penganut Islam Ahmadiyah dan tragedi Sampang yang menyasar penganut Syiah. Pemerintah SBY diam saja.
Kita beruntung saat Presiden berikutnya, Jokowi membubarkan dan melarang ormas HTI dan FPI. Jokowi juga menghilangkan monopoli MUI untuk mengeluarkan sertifikat Halal.
Pemerintah Sekarang?
Presiden Prabowo sepertinya mulai membiarkan ormas-ormas Islam kembali ke tabiat mereka untuk memaksakan kehendak. Akhir-akhir ini mulai terjadi penutupan paksa gereja dan tempat ibadah penganut kepercayaan, sementara aparat hanya datang tanpa melakukan pencegahan.
MUI juga mulai jadi anak emas lagi dengan diberikan gedung 40 lantai di Bundaran HI, serta aturan undang-undang halal yang akan memaksakan sertifikat halal untuk hal-hal di luar makanan, seperti kosmetik, obat, sandang, peralatan rumah tangga, alat tulis dan perlengkapan kantor – sumber uang bagi lembaga sertifikasi halal – termasuk MUI.
Lalu?
Sebagai rakyat biasa, yang bisa dilakukan hanyalah berhenti menambah power ormas-ormas Islam itu, sebelum mereka menjadi monster. Mungkin dengan tidak mendukung, berpartisipasi atau menyumbang kegiatan ormas-ormas tersebut.
Caranya? silakan cari sesuai kondisi masing-masing.