Pilihan Bebas, Sebuah Ilusi

Oleh /

Ada asumsi yang menjadi fondasi peradaban modern, yaitu manusia adalah makhluk dengan kehendak bebas.

Ia berkuasa penuh atas pikirannya, pilihan-pilihan yang diambilnya, yang akan menentukan tindakan apa yang dilakukannya. Dan karena ia bertindak atau tidak bertindak berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh pikirannya, maka segala konsekwensi yang timbul dari tindakannya atau absennya tindakan menjadi tanggung jawab orang tersebut.

Penerapan nyata dari konsep itu dapat kita lihat dalam praktek hukum modern yang berlaku di dunia saat ini.

Pilihan Bebas, Pilar Hukum Modern

Hampir seluruh sistem hukuman modern — baik yang berbasis common law maupun civil law — berdiri di atas satu prinsip yang disebut mens rea, atau “niat jahat”.

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru bisa dipersalahkan secara pidana jika dua syarat terpenuhi: ada perbuatan yang melanggar hukum (actus reus), dan ada kehendak sadar untuk melakukannya (mens rea). Dengan kata lain, seseorang dihukum bukan semata-mata karena perbuatannya, melainkan karena ia memilih untuk melakukan perbuatan itu padahal ia tahu dan mampu memilih sebaliknya.

Kehendak sadar untuk melakukan perbuatan jahat inilah unsur penting dari pemberian hukuman. Oleh karena itu, jika ada sebab-sebab yang menggugurkan kehendak sadar itu, maka dengan sendirinya hukuman tidaklah patut diberikan pada orang yang melakukan sesuatu yang jahat.

Sebab-sebab yang bisa menggugurkan hukuman antara lain:

  • Paksaan (duress). Seseorang yang merampok bank karena pistol ditodongkan ke kepala anaknya tidak dianggap “memilih” merampok dalam pengertian moral yang penuh. Pasal 48 KUHP Indonesia tentang daya paksa (overmacht) secara eksplisit mengakui ini — pelaku dibebaskan dari pidana karena perbuatannya didorong oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan.
  • Ketidaktahuan (ignorance/mistake of fact). Seseorang yang menembak mati orang yang dikiranya rusa saat berburu tidak dihukum sebagai pembunuh, karena ia tidak memilih untuk membunuh manusia — ia memilih untuk menembak rusa.
  • Ketidaksengajaan. Pengemudi yang menabrak pejalan kaki karena rem mendadak blong akibat cacat produksi diperlakukan sangat berbeda dari pengemudi yang sengaja menabrak. Keduanya menghasilkan akibat yang sama, tapi hukum membedakan secara tajam berdasarkan ada-tidaknya kehendak.
  • Gangguan jiwa. Inilah yang disebut Hervey Cleckley dan kemudian dikodifikasi dalam berbagai standar hukum seperti M’Naghten Rule (1843) di Inggris — jika seseorang, akibat gangguan jiwa, tidak mampu membedakan benar-salah atau tidak mampu mengendalikan tindakannya, maka ia dianggap tidak memiliki kapasitas untuk “memilih” secara hukum, sehingga dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau dialihkan ke perawatan, bukan penjara.

Jadi, seluruh struktur logika hukuman modern, bersandarkan pada keyakinan bahwa manusia dalam kondisi sadar selalu bisa memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang jahat, dan jika ia memilih dengan sadar untuk melakukan perbuatan jahat, maka ia harus dihukum.

Problem Pilihan Bebas

Di sinilah masalah mulai muncul, dan ia datang dari dua arah yang berbeda namun saling menguatkan.

1. Pilihan yang Selalu Terbatas

Pilihan manusia tidak pernah lahir dalam ruang hampa. Ia selalu dibentuk — dan dibatasi — oleh kondisi yang sama sekali tidak dipilih oleh orang yang bersangkutan.

Bayangkan dua remaja.

Yang pertama lahir di keluarga mapan di ibukota, bersekolah di sekolah internasional, punya akses mudah ke sarana hiburan saat stress, dan bila perlu bisa minta bantuan psikolog, dan dikelilingi orang dewasa yang memberi contoh penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Yang kedua lahir di lingkungan miskin, putus sekolah sejak SMP karena harus membantu ekonomi keluarga, tumbuh dengan kekerasan domestik sebagai hal normal, harus menyelesaikan masalahnya sendiri arena orang tua terlalu capek membanting tulang, dan bergaul dengan kelompok yang menormalkan kriminalitas kecil sebagai cara bertahan hidup.

Ketika keduanya, di usia 17 tahun, dihadapkan pada kebuntuan situasi yang memicu kemarahan, “pilihan” yang tersedia bagi mereka secara fenomenologis sangat berbeda.

Remaja pertama bisa nasehat orang-orang mapan disekelilingnya atau ke psikolog keluarganya, atau memilih berekreasi ke tempat hiburan, menekuni hobi baru atau pilihan-pilhan lainnya.

Remaja kedua tidak memilih dari menu pilihan yang sama luasnya dengan remaja pertama — ia memilih dari menu yang jauh lebih sempit, yang sudah dipersempit oleh kemiskinan, trauma, kurangnya pendidikan emosional, dan ketiadaan teladan alternatif. Pilihannya mungkin bisa berujung penyelesaian dengan kekerasan seperti yang umumnya dilakukan di lingkungan sekelilingnya.

Dua remaja dari dunia yang berbeda. Berbeda pula pilihan yang tersedia bagi mereka berdua.

Ini bukan argumen baru. Filsuf-sosiolog Pierre Bourdieu menyebut ini habitus — struktur disposisi yang tertanam dalam diri seseorang akibat posisi sosialnya, yang membentuk apa yang terasa “mungkin” dan “masuk akal” baginya, jauh sebelum ia sadar sedang “memilih”. Penelitian kriminologi modern, seperti yang dirangkum dalam berbagai studi life-course criminology oleh Robert Sampson dan John Laub, secara konsisten menunjukkan bahwa faktor-faktor struktural — kemiskinan, kekerasan masa kecil, putus sekolah, lingkungan kriminogenik — adalah prediktor kuat perilaku kriminal, jauh sebelum “niat jahat” individual masuk ke dalam persamaan.

Faktor pembatas ini tidak hanya sosial-ekonomis. Ada juga keterbatasan:

  • Fisik: seseorang dengan disabilitas atau kondisi kesehatan tertentu memiliki ruang pilihan tindakan yang berbeda saat dikejar anjing galak.
  • Kognitif/pendidikan: seseorang yang tidak pernah diajari literasi finansial akan “memilih” jalan yang sangat berbeda saat terjerat utang dibanding seseorang yang paham instrumen keuangan.
  • Wewenang/struktural: seorang prajurit rendahan yang diperintah atasan, atau buruh pabrik yang diperintah mandor, memiliki ruang penolakan yang jauh lebih sempit dibanding posisi mereka yang memberi perintah.

Maka pertanyaan pertama yang mengganggu adalah: jika pilihan seseorang selalu sudah dipersempit oleh hal-hal yang sama sekali bukan hasil pilihannya sendiri — ia tidak memilih dilahirkan miskin, tidak memilih trauma masa kecilnya, tidak memilih tingkat kecerdasannya — sejauh mana adil menghukumnya seolah-olah ia memilih dari ruang pilihan yang sama luasnya dengan orang yang beruntung?

2. Pilihan Sadar sebagai Ilusi

Masalah kedua jauh lebih radikal, dan ia datang bukan dari sosiologi, melainkan dari neurosains.

Pada 1983, neurosaintis Benjamin Libet melakukan eksperimen yang sampai sekarang masih diperdebatkan sengit: ia meminta partisipan menggerakkan pergelangan tangan kapan saja mereka mau, sambil mengamati aktivitas otak mereka lewat EEG dan meminta mereka mencatat momen tepat saat mereka merasa memutuskan untuk bergerak. Hasilnya mengejutkan — aktivitas otak yang disebut readiness potential (potensi kesiapan) muncul sekitar 300-500 milidetik sebelum partisipan secara sadar merasa membuat keputusan untuk bergerak.

Eksperimen lanjutan oleh John-Dylan Haynes pada 2008 menggunakan fMRI bahkan menemukan bahwa pola aktivitas otak bisa memprediksi pilihan seseorang (menekan tombol kiri atau kanan) hingga 7-10 detik sebelum orang itu sendiri sadar telah memutuskan.

Implikasinya menggetarkan: otak bawah sadar tampaknya sudah “memutuskan” jauh sebelum kesadaran kita ikut campur. Apa yang kita alami sebagai “aku memilih” mungkin sebenarnya adalah otak sadar yang sedang menyusun narasi pembenaran setelah keputusan sesungguhnya sudah dibuat di level yang tidak kita sadari.

Psikolog Michael Gazzaniga, melalui studi pasien split-brain (otak yang dibedah untuk memutus korpus callosum), menamai bagian otak yang melakukan ini sebagai the interpreter — sebuah modul di hemisfer kiri yang fungsi utamanya adalah mengarang cerita yang koheren tentang mengapa kita melakukan sesuatu, bahkan ketika alasan sesungguhnya sama sekali tidak kita ketahui.

Dalam eksperimennya, pasien yang tangan kirinya (dikendalikan hemisfer kanan) diperintahkan secara tersembunyi untuk mengambil sebuah benda, akan tetap memberikan alasan yang masuk akal — meski sepenuhnya keliru — tentang mengapa ia melakukannya, karena hemisfer kiri (tempat bahasa dan narasi berada) tidak pernah menerima informasi tentang perintah aslinya. Ia mengarang. Dan ia mengarang dengan penuh keyakinan, seolah itulah alasan sesungguhnya.

Fenomena serupa terlihat dalam riset psikologi sosial tentang confabulation. Eksperimen klasik Nisbett dan Wilson (1977) menunjukkan bagaimana orang memilih barang dari sederet pilihan identik (misalnya kaus kaki yang sebenarnya sama persis), secara konsisten memilih yang paling kanan karena bias posisi — namun ketika ditanya mengapa mereka memilihnya, mereka memberi alasan tentang tekstur atau warna yang sebenarnya tidak ada bedanya sama sekali. Mereka tidak berbohong. Mereka benar-benar percaya alasan yang mereka karang.

Jika ini benar, maka apa yang kita sebut “deliberasi sadar” — momen ketika kita merasa menimbang baik-buruk sebelum bertindak — bisa jadi bukanlah mesin pengambil keputusan, melainkan juru bicara hubungan masyarakat bagi keputusan yang sudah diambil di tempat lain dalam otak kita, oleh proses yang sama sekali tidak kita kendalikan secara sadar.

Jadi?

Jika pilihan yang tersedia terbatas, dan bahkan sebenarnya bukan otak sadar kita yang melakukan pilihan — apakah adil jika kelak kita yang akan dihukum saat yan terpilih adalah sesuatu yang jahat?

Bacaan:

Baca juga:

Keabadian Jiwa

Menyelidik

Agama. Maknanya Apa?

Bagikan ini:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top